Monday, November 14, 2016

Leave a Comment

Penguatan Peran Dan Fungsi BPD Pasca Ditetapkannya Undang-undang Desa


Penetapan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 merupakan tantangan sekaligus harapan untuk mewujudkan tatanan Desa baru dengan agenda pembangunan Desa, pemberdayaan Desa, pengelolaan asset desa, serta pengelolaan keungan desa. Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 memiliki keistimewaan bagi desa untuk mampu mengelola desa secara otonom untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun keistimewaan Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut : pertama, Dana Milyaran Rupiah akan masuk ke Desa. Menurut pasal 72 ayat (4) disebutkan bahwa "Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Artinya setiap desa akan mengelola dana sekitar Rp. 700 juta lebih untuk tiap desa per tahunnya. Kedua, Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjanagan penghasilan yang sah setiap bulan dan juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah. Ketiga, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur dan membangun desanya. Keempat, Masa Jabatan Kepala Desa bertambah dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Kelima, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk itulah Lakpesdam PCNU Ngawi bekerjasama dengan Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (FKA-BPD) menyelenggarakan Workshop Penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca ditetapkannya Undang-undang Desa. Kegiatan ini bertujuan membentuk kepengurusan FKA BPD di tingkat kecamatan se-kabupaten Ngawi. Untuk peningkatan Sumbar Daya Manusia (SDM) BPD yang selama ini di dominasi lulusan SMA, agar lebih memiliki dedikasi dan integrasi yang layak dalam pengawasan pemerintahan Desa.
Admin
Terimakasih sudah berkunjung semoga tulisan yang ada di website ini bisa bermanfaat, komentar anda sangat kami harapkan.

0 comments:

Post a Comment